SAMBALIUNG, – Dampak dari aktifitas perusahaan tambang batubara PT Berau Coal tersebut pun saat ini menuai pro dan kontra sejumlah kalangan. Hal itu pun terjadi akibat buntut dari tukar menukar jalan provinsi dengan PT Berau Coal pada Ruas Jalan Talisayan Tanjung Redeb yang terletak di Kampung Gurimbang.

Melihat dari, Akun resmi Instagram Biro Adbang Setda Provinsi Kalimantan Timur membagikan momen kegiatan survei lokasi tukar menukar jalan provinsi di kampung Gurimbang.
Dalam keterangan resminya, Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Yuliastuti Raudatul Wahidah, beserta Analis Monitoring & Evaluasi Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Didiet adhitya melle menghadiri undangan survei lokasi tukar menukar jalan provinsi dengan perusahaan tambang batubara PT Berau Coal.
“Pihaknya hadir berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Timur nomor 500.14.3/3450/B.AP-I tanggal 31 Januari 2024,” tulisnya.
Survei tersebut dilakukan pada ruas Jalan Talisayan-Tanjung Redeb yang terletak di Kampung Gurimbang. Survei ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda, Badan Pertanahan Nasional, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah dan PT Berau Coal.
Setelah survei lapangan selesai, dilaksanakan rapat pembahasan hasil survei yang dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yuliastuti Raudatul Wahidah. Rapat tersebut dilaksanakan di Grand Parama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
“Hasil pembahasan mencakup rencana ruas jalan yang dimohonkan oleh PT Berau Coal untuk ditukar sepanjang 5,9 km. Rencana jalan pengganti yang diusulkan oleh PT Berau Coal adalah sepanjang 8,02 km dengan kondisi tutupan lahan berupa hutan, rawa, dan kebun,” tulis akun Biro Adbang tersebut.
PT Berau Coal akan menyampaikan secara tertulis rincian jalan pengganti kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas PUPR PERA Provinsi Kalimantan Timur. Mereka juga akan menyerahkan data shapefile jalan provinsi dan rencana jalan pengganti, data tutupan lahan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), serta foto udara dari drone kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam rencana ruas jalan pengganti tersebut, terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat yang perlu diselesaikan oleh PT Berau Coal, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun Areal Penggunaan Lain (APL). Hasil survei akan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing instansi terkait dan akan menjadi bahan pertimbangan pada rapat pembahasan tukar menukar berikutnya.
Selanjutnya, permohonan tukar menukar jalan provinsi ini diajukan oleh PT Berau Coal kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu, akan dilakukan peninjauan lapangan merupakan bagian dari prosedur dan persyaratan tukar menukar barang milik daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Disisi lain,Ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) Perkumpulan Masyarakat Adat Dayak(Permada) Kabupaten Berau, menolak keras adanya wacana tersebut, disebabkan jalan poros yang menyambungkan wilayah pesisir selatan ke ibu kota kabupaten akan dipindahkan dengan alasan akan di tambang oleh pihak PT. Berau coal.
Dirinya pun, menanggapi hal tersebut menegaskan bahwa dengan adanya tukar menukar jalan provinsi dengan PT Berau Coal itu tidak memiliki urgentsi. Kami juga meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Berau tidak memberikan ijin demi menjaga situasi yang aman dan tetap kondusif,” tegasnya.
Selain itu, Dinas PUPR Berau harusnya memiliki tanggung jawab soal permasalahan ini. Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan konsolidasi akbar dengan masyaraka