Tanjung Redeb, Nettizen.id – Sejumlah Proyek yang menggunakan dana anggaran kampung perlu mendapatkan perhatian dari instansi terkait. Karena sejumlah pekerjaan kampung yang menggunakan ADK di duga dikerjakan asal-asalan, salah satunya pekerjaan penimbunan jalan, kelurahan merancang hilir, di Gang Ramadhan kecamatan Gunung Tabur, diduga sengaja menyembunyikan informasi terhadap masyarakat karena pekerjaan tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 bulan tidak di sertai papan informasi proyek.
Pemasangan papan nama informasi proyek adalah implementasi azas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.

Menurut Amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.
Ketika awak media menanyakan salah seorang warga Ali, mengatakan sejak proyek ini dikerjakan sampai saat ini tidak pernah melihat yang namanya papan nama proyek di lapangan. “Seharusnya ketika ada pekerjaan proyek sudah berjalan tapi papan proyek tidak nampak, dan anggaran pun tidak kami tahu berapa anggarannya dan tidak tahu ini anggaran dari mana. ” Kata Ali.
” Kami sebagai masyarakat merancang Ilir sangat kecewa dengan kinerja kepala kampung, banyak pembangunan – pembangunan di kampung tidak sesuai, terkadang ada papan anggaran proyeknya. terkadang tidak ada papan Anggaran proyek, selama kepala kampung menjabat di tahun 2019 sampai saat ini, tidak ada transparansi terhadap masyarakat, harapan kami kepala kampung harus transparansi kepada masyarakat. ” Ujarnya.
Cukup disayangkan yang mana proyek penimbunan yang ada di Kampung Merancang Ilir tidak ada papan nama proyek dan diduga ini adalah proyek siluman. Dan tentunya hal ini masyarakat jadi tanda tanya ini proyek apa dan anggaran dari mana, tentunya hal ini cukup disayangkan karena tidak adanya pengawasan yang ada di lapangan terkait yang ada proyek yang ada di setiap kampung
” Kami berharap agar instansi terkait bisa mengecek pekerjaan proyek kampung yang menggunakan dana ADK atau Anggaran DPUPR serta inspektorat untuk turun ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan fisik di setiap Kampung. ( Abdul Hasan )

Editor: Bram